Space, Region, and Power: Regional Boundary Conflicts in The Regional Autonomy Era

Abstrak

Kajian ini membincangkan tentang konflik batas daerah yang terjadi di Indonesia selama era otonomi daerah. Konflik tersebut terjadi karena kurangnya perencanaan, dalam desain desentralisasi, serta lemahnya regulasi. Pada kenyataannya, konflik batas wilayah menghambat penyelenggaraan fungsi pemerintah, menurunkan tingkat pelayanan kepada masyarakat, dan berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum. Konflik batas wilayah, dalam bentuk konflik keruangan (wilayah) disebabkan beberapa faktor, yakni: Ekonomi, berupa potensi penguasaan sumberdaya alam; faktor politik, berkaitan dengan politik electoral; faktor yuridis, lemahnya peraturan perundang-undangan; faktor sosial; faktor historis serta budaya; faktor teknis administratif, berupa tumpang tindih peta lembaga. Sebagai jalan pemecahan perlu dilakukan melalui penyelesaian yuridis; kerjasama daerah yang saling berbatasan; serta penerapan kebijakan satu peta. Selain itu, pemecahan dapat melalui partisipasi masyarakat, dari berbagai kelompok dan strata sosial.